Ditulis oleh Hendrianto
Sekretaris Dewan DPRD Kepri, Abdurachman mengimbau kepada Anggota Dewan DPRD Propinsi Kepri agar segera mengembalikan Dana Tunjangan Komunikasi Intensif (DTKI) pada tahun 2006. Imbauan ini digesa, mengingat masa pengembalian hanya tinggal beberapa bulan lagi.



‘’Selain waktu pengembalian semakin dekat, uang tersebut juga merupakan uang rakyat yang mesti dipulangkan ke kas daerah,’’ kata Abdurachman kepada koranpeduli.com. Selasa (28/4).



Hal tersebut dikemukakan Abdurachman menyusul masih banyaknya wakil rakyat yang belum mengembalikan DTKI yang semula berjumlah Rp4 milyar lebih. Dana itu dibagi untuk 45 anggota dewan yang ada di DPRD Propinsi kepri yang jumlah per dewannya sebesar Rp98 juta rupiah.

"Kita sudah empat kali mengeluarkan surat edaran, supaya mereka segera melunasi atau mencicil dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan dalam peraturan. Namun masih juga banyak dewan yang belum setor,’’ ujar Abdurachman.



Kendatipun demikian, imbuhnya, ada juga sejumlah dewan yang sudah mencicilnya. Ada juga dewan yang terhormat itu, yang belum membayar sama sekali. ‘’Padahal jelas dana itu adalah uang rakyat yang seharusnya wajib dikembalikan kepada negara sebelum masa jabatan habis," tegasnya.

Dijelaskanya, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 21/2007 dan Permendagri No 21/2007 disebutkan bahwa pimpinan serta anggota DPRD yang telah menerima kelebihan dana TKI, wajib mengembalikannya hingga batas waktu yang ditetapkan.

”Namun hingga pada bulan April 2009 ini, dari DTKI Rp4 milyar tersebut, baru bisa mereka kembalikan sebesar 500 juta lebih saja. ‘’Artinya mereka baru mengembalikan 30 persen,” ujarnya singkat.



Jika sampai batas waktu yang ditentukan masih ada wakil rakyat yang belum mengembalikan DTKI, maka permasalahan ini akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum.



Lebih jauh Abdurachman menjelaskan, pemberian DTKI 2007 diatur PP 37/2006 tentang kedudukan keuangan DPRD, dengan pemberian DTKI kepada anggota DPRD setinggi-tingginya tiga kali uang representasi.



Tetapi setelah dikaji ternyata PP 37/2006 direvisi menjadi PP 21/2007 yang mengharuskan agar anggota DPRD dapat mengembalikan kelebihan dana TKI tersebut.

Ia menyebutkan ada beberapa wakil rakyat lagi yang belum mencicil sama sekali, diantara nya, H Bakir, H Taba Iskandar, M Firdaus, Herlie Irawan, Emtizar Karyan, Fahmi Zikri, Syoni Hendri, Oki Wirawan, John Richard Tulenan, Aswar, Ahars Sulaiman, Yulius Baka, HME Hartadinata dan Saidul khudri.

Ditulis oleh Hendrianto
PEDULI-Ketua Pokja Daftar Pemilihan Tetap (DPT ) KPUD Provinsi Kepri, Tibrani menjelaskan, KPUD akan menciutkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilpres mendatang. Kebijakan itu berlaku untuk semua kabupaten dan kota.

''Penciutan TPS-TPS itu bakal terjadi pada daerah-daerah perkotaan. Khususnya di komplek-komplek perumahan. Penciutan TPS ini, untuk mempermudah perhitungan suara. Selain itu, tidak banyak memakan waktu atau berbelit-belit,” ujar Tibrani kepada koranpeduli.com melalui telepon, Sabtu (18/4).


Namun, demikian Tibrani menegaskan, untuk daerah yang sulit dijangkau seperti di pulau terpencil tidak dilakukan penciutan. Pasalnya, letak TPS di sana dibandingkan dengan tempat tinggal warga cukup berjauhan.



‘’Jika dilakukan penciutan juga, warga merasa sulit untuk ke TPS dikarenakan rentan jaraknya terlalu jauh,’’ ujarnya.



Di tempat terpisah, Sekretaris KPUD Provinsi Kepri, Said Agil mengatakan, mengenai penciutan TPS bukanlah porsi dirinya. “Kalau data berapa jumlah TPS yang akan diciutkan atau ditambah mungkin ada di sekretariat KPUD,” demikian Said Agil. (cr6)

laporan:Hendrianto
Pulau Penyengat, adalah sebuah pulau kecil yang berjarak kurang lebih 6 km dari kota Tanjung Pinang, ibukota dari propinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berukuran kurang lebih hanya 2.500 x 750 m, dan berjarak lebih kurang 35 km dari pulau Batam. Pulau Penyengat merupakan salah satu obyek wisata di Kepulauan Riau. Salah satu objek yang bisa kita liat adalah Masjid Raya Sultan Riau yang terbuat dari putih telur, makam-makam para raja, makam dari pahlawan nasional Raja Ali Haji, kompleks Istana Kantor dan benteng pertahanan di Bukit Kursi.

MESJID RAYA SULTAN RIAU

Mesjid ini di bangun pada tahun 1832 pada masa pemerintahan Yang Dipertuan Muda VII Raja Abdul Rahman, pembangunan mesjid ini dilakukan secara bergotong royong oleh semua masyarakat penyengat pada masa itu.

Aspek yang paling menarik dalam pembangunan mesjid ini adalah digunakannya putih telur sebagai campuran semen untuk dinding mesjit. Mesjid ini merupakan bangunan yang unik dengan panjang 19,8 meter dan lebar 18 meter, rungan tempat sembahyang disangga oleh 4 buah tiang besar, atapnya berbentuk kubah sebanyak 13 buah dan menara sebanyak 4 sebuah, semuanya berjumlah 17 sesuai dengan rakaat sebahyang sehari semalam.

Di dalam mesjid ini juga terdapat kitab suci Al-Quran yang ditulis tangan, serta lemari perpustakaan kerajaan riau-lingga yang pintunya berukir kaligrafi yang melambangkan kebudayaan islam sangat berkembang pesat pada masa itu.

:Pulau Penyengat, adalah sebuah pulau kecil yang berjarak kurang lebih 6 km dari kota Tanjung Pinang, ibukota dari propinsi Kepulauan Riau. Pulau ini berukuran kurang lebih hanya 2.500 x 750 m, dan berjarak lebih kurang 35 km dari pulau Batam. Pulau Penyengat merupakan salah satu obyek wisata di Kepulauan Riau. Salah satu objek yang bisa kita liat adalah Masjid Raya Sultan Riau yang terbuat dari putih telur, makam-makam para raja, makam dari pahlawan nasional Raja Ali Haji, kompleks Istana Kantor dan benteng pertahanan di Bukit Kursi.

MESJID RAYA SULTAN RIAU

Mesjid ini di bangun pada tahun 1832 pada masa pemerintahan Yang Dipertuan Muda VII Raja Abdul Rahman, pembangunan mesjid ini dilakukan secara bergotong royong oleh semua masyarakat penyengat pada masa itu.

Aspek yang paling menarik dalam pembangunan mesjid ini adalah digunakannya putih telur sebagai campuran semen untuk dinding mesjit. Mesjid ini merupakan bangunan yang unik dengan panjang 19,8 meter dan lebar 18 meter, rungan tempat sembahyang disangga oleh 4 buah tiang besar, atapnya berbentuk kubah sebanyak 13 buah dan menara sebanyak 4 sebuah, semuanya berjumlah 17 sesuai dengan rakaat sebahyang sehari semalam.

Di dalam mesjid ini juga terdapat kitab suci Al-Quran yang ditulis tangan, serta lemari perpustakaan kerajaan riau-lingga yang pintunya berukir kaligrafi yang melambangkan kebudayaan islam sangat berkembang pesat pada masa itu.

KARIMUN - Dari 36 partai politik peserta pemelu di Kabupaten Karimun, hingga saa ini seluruhnya telah menyampaikan laporan dana kampanyenya, lengkap dengan sumber dana tersebut. Dan dari laporan yang diterima, dana kampanye PDIP yang terbesar.

Demikian disampaikan Ketua Pokja Kampanye KPU Karimun Risdiyanshah kepada batatoday saat dihubungi melalui ponselnya, Senin (9/10/2009).

"Alhamdulilah, semua pengurus Parpol yang ada di Karimun telah mematuhi peraturan KPU, soal pelaporan dana kampanye. Berkas admistrasi pelaporan dana kampanye yang mereka laporkan, tidak ada yang tidak lengkap," ungkap Diyan (begitu dia akrab disapa), yang mengatakan pihaknya tetap kerja meskipun hari libur.

Dari laporan dana kampanye yang disampaikan Parpol ke KPU Karimun, lanjut Diyan, dana kampanye PDIP hampir mencapai Rp1,5 miliar.

Mengenai logistik pemilu, Diyan menambahkan, hampir semuanya sudah sampai di Karimun. "Semua logistik pemilu, saat ini tersimpan rapi di kantor kami," imbuh Diyan.

Jakarta, (kepri ONE)-Artis yang juga model Catherine Wilson sempat berseteru dengan artis Andi Soraya. Kabarnya, keduanya memperebutkan perhatian dari putra mendiang mantan Presiden Soeharto, Tommy Soeharto.

Namun dalam sebuah kesempatan Andy menuding jika Catherine tidak pernah masuk dalam daftar para undangan yang dikoordinatorinya. Catherine pun beralasan jika dirinya malah diundang secara langsung oleh Tommy. Mana yang benar?

"Nggak benar itu kalau Mas Tommy yang mengundang langsung Catherine. Semua artis itu diundang oleh panitia yang dikoordinasikan oleh Andi Soraya. Jadi semua akomodasi sudah dari panitia dan bukan dari Mas Tommy," ujar orang dekat Tommy, Made Putrawan saat ditemui di kantornya di Jalan Pangeran Antasari 20, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (16/2).

Made juga menjelaskan jika antara Tommy dan Catherine tidak sengaja bertemu di lokasi acara. "Apalagi untuk mengatur tempat duduknya, siapa saja bisa kok menyapa Mas Tommy. Hanya kala itu hebohnya kejadian itu ya pas dia bareng sama Mas Tommy," ujarnya.

Made pun meminta agar persoalan ini tak dibesar-besarkan. Apalagi ada kesan banyak wanita yang ingin memperebutkan cinta Tommy. "Mas Tommy itu orangnya memang kharismatik. Ini semua hanyalah kesalahpahaman saja, nggak usah dibesar-besarkan," katanya.

Jakarta, (kepriONE)- Hasil dari beberapa tahun berkarya dan mencipta lagu seringkali membuahkan penghargaan bagi penyanyi senior Iwan Fals. Kemarin, Senin (2/3) pelantun lagu Bento ini meraih gelar sebagai Class Music Heroes. Lagu-lagunya dianggap melegenda menjadi inspirasi bagi para jutaan penggemarnya.

"Saya bangga dengan penghargaan ini karena ini sebagai bentuk apresiasi. Sebagaimana, penggemar-penggemar saya yang sungguh luar biasa dahsyat. Rasanya tak salah jika saya mendapatkan inspirasi dari mereka," ujarnya saat menerima penghargaan Class Music Heroes di Plaza FX, Jakarta, Senin (2/3).

Bersama Iwan juga ada beberapa artis penyanyi lainnya seperti, Slank, Peterpan, Melly Goeslaw, Krisdayanti, Gigi, Agnes Monica, Ari Lasso, Project Pop, Yovie & Nuno, Andra and The Backbone, Cokelat, Sheila On Seven, Naif, Letto, The Changcuters dan Efek Rumah Kaca.

Besarnya motivasi dari para penggemar itu, membuat Iwan menjadi sangat terharu. Dia mengatakan tidak ada alasan buatnya melarikan dari dunia musik.

"Ternyata dengan saya berkarya di sini telah memberikan dampak yang besar. Jadi untuk apa saya berlari atau menghindar dari dunia ini. Sekali lagi semua ini karena dorongan dari fans dan temen-temen OI (Orang Indonesia, komunitas penggemar Iwan Fals), yang ada di banyak kota," ujarnya. (

Jakarta, (kepriONE)Saat dimintai sebagai model video klip oleh Aura Band, bintang model Catherine Wilson tidak memperhitungkan soal bayaran yang bakal diterimanya. Namun kualitas lagu dan status personel band yang masih brondong lebih menarik untuk diperhitungkan.
ADVERTISEMENT

"Ini bukan soal bayaran saja, tapi denger lagunya sudah enak, aku yakin lagunya bisa meledak. Aku salut sama mereka yang muda-muda ini, brondong-brondong tapi sudah kelihatan kalau mereka band yang bagus," ungkap Catherine sambil memuji.

Keket, yang ditemui di sela syuting video klip single Aura Band, Cinta Buta, di Gudang Studio, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (2/3), terlihat sedikit lusuh. Nampak tidak begitu segar seperti biasanya, sebelum masalah perseteruannya dengan Andi Soraya masuk dalam laporan kepolisian.

Menanggapi hal itu, Keket membantah dan mengaku tidak ada perubahan dengan wajahnya. Justru karena dekat dengan personel Aura Band, dirinya merasa terhibur.

"Ah ndak lah aku kelihatan lebih fresh, itu gara-gara aku dekat sama brondong," bantah Keket setengah mengajak bercanda.

Sementara dikatakan Aura Band mendompleng ketenaran dari kasusnya, Keket menolak anggapan tersebut. Karena proses perkenalan dengan Bonie dan kawan-kawan jauh sebelum dirinya terlilit kasus itu.

"Mereka itu kenalnya itu sudah lama, sebelum ada masalah, dan tidak ada sangkut pautnya dengan semua itu, orang tahu aku bukan terkenal dari masalah itu, aku kan sudah terkenal dari dulu," terang sambil tertawa.

Namun giliran ditanyakan perkembangan kasusnya, Keket menolak untuk bicara. "Aku nggak mau tahu, aku nggak mau bahas masalah itu," pungkasnya.

BATAM (kepriOne)- Bripda Rendi anggota polisi yang bertugas di Polda Kepri, Minggu (1/3/2009) memecahkan kaca belakang kiri dan kanan mobil Ford Ranger warna silver dengan nomor polisi (nompol) BP 9379 EX, milik warga ditepi jalan depan perumahan Mekar Sari sekitar pukul 07.30 WIB.

Mobil tersebut sengaja dipakirkan oleh pemilknya Trubus Waspada, setelah mengalami kerusakan pada mesin. Oknum polisi yang diduga dalam keadaan mabuk berat itu memecahkan kaca mobil dengan menggunakan batu. Setelah kaca mobil tersebut pecah oknum polisi itu langsung masuk kedalamnya dan berbaring, warga pun menganggap pelaku adalah orang gila.

Setelah beberapa warga menghampiri mobil itu baru diketahui bahwa pelaku adalah anggota polisi dan langsung menghubungi Polsek Sekupang. Tak lama berselang, beberapa anggota polisi langsung menuju tempat kejadian pekara (TKP) untuk mengamankan pelaku. Kemudian pelaku bersama barang bukti dan sepeda motor Yamaha RX King dengan nompol BP 6161 LO diamankan pihak Polsek Sekupang.

Sementara, di Polsek Sekupang terlihat Kasat Reskrim Poltabes Barelang, Kompol Himawan Bayu Aji, Kanit P3D dan beberapa petinggi Poltabes dan Polda Kepri. Kemudian pelaku dan saksi langsung diperiksa oleh penyidik polsek Sekupang.

Didik Yulianto, salah satu saksi, menyebutkan, pagi itu ia sedang mengantar istrinya kerja dan melihat ada seorang pria sedang memcahkan kaca mobil yang terparkir di depan perumahan Mekar Sari, tepatnya di samping cucian mobil atau dekat dengan Simpang Princies. Namun, Didik tidak menghiraukan kejadian itu, karena dia beranggapan bahwa saat itu adalah orang gila yang sedang memecahkan kaca mobil.

"Saya kira itu orang gila dan saya tidak hiraukan karena terburu-buru mengantarkan istri ke tempat kerja. Saya pun tidak tahu kalau kaca mobil yang dipecahkan itu adalah milik tetangga saya. Tahunya setelah pihak kepolisian memanggilnya untuk mendengarkan keterangan sebagai saksi," ujar Didik.

Saksi lainnya, Siswiadi, mengatakan, saat itu dia dan istrinya bersama abangnya Trubus Waspada dan kakak iparnya berencana akan pergi ke pasar di Nagoya. Namun, di depan simpang Princies tiba-tiba mesin mobil yang dikemudikan abannya itu mati. Kemudian mobil pun didorong ke pinggir jalan dan diparkirkan.

Siswiadi bersama abangnya mengajak untuk jalan kaki menuju pasar Tiban Centre. Kemudian setelah belanja di pasar tersebut langsung pulang ke rumahnya di Mekar Sari dan melihat mobil tersebut masih terparkir dan belum ada kaca yang pecah.

Namun, setelah sekitar 08.30 WIB ada warga yang datang ke rumah memberitahu bahwa kaca mobilnya dipecahkan orang. Langsung saja dia dan abangnya itu menuju tempat mobilnya diparkir. Ternyata sudah banyak warga dan polisi di situ. Kemudian dia bersama abangnya langsung disuruh datang ke Polsek Sekupang untuk memberikan keterangan.

"Saya tidak menyangka kalau kaca mobil akan dipecahkan orang, selain itu kita juga heran yang memecahkan kaca mobil itu adalah anggota polisi," sebut Siswiadi.

Sementara rekan-rekan satu angkatan Bripda Rendi mengaku, sebelumnya pelaku mabuk dan diusir oleh temannya dari diskotik Pasifik sekitar pukul 04.00 WIB. Dan, setelah itu teman-temannya tidak mengetahhui keberadaan pelaku. Teman wanita pelaku yang belum diketahui namanya juga mengaku, paginya pelaku mengantar dia ke rumahnya. Dia juga terkejut saat pacarnya itu dikatakan mabuk dan memecahkan mobil.

"Kalau dia mabuk, mungkin sudah jatuh saat mengahantar saya ke rumah. Tidak mungkinlah dia mabuk, kan baru saja antar saya ke rumah pagi-pagi," sebut teman wanita pelaku kepada rekan-rekannya.

Beberapa sumber di Polsek Sekupang juga menyebutkan, enam bulan lalu pelaku juga pernah memecahkan kaca mobil dinas Pemko Batam yang di parkir dekat hotel Harmoni dengan menggunakan tabung hydrant. Namun, sudah digantinya dan diselesaikan secara kekeluargaan.

Kasat Reskrim Poltabes Barelang Kompol Himawan Bayu Aji mengatakan, saat ini sedang dilakukan penyidikan. Namun, siapa pelakunya Himawan enggan menyebutkan dan hanya menyebutkan masih dalam lidik dan setelah diketahui hasilnya akan diberitahu.

"Kita masih melakukan lidik, nanti akan tahu siapa pelakunya setelah hasilnya sudah ada," ujar Himawan kepada wartawan.

Sebelumnya, terkai masalah ini, Kapolsek Sekupang AKP Benny Alamsyah mengaku tidak berani memberikan keterangan. Benny menyarankan wartawan untuk meminta izin kepada Kapoltabes Barelang AKBP Leonidas Braskan. Namun demikian, meski wartawan telah menghubungi Kapoltabes untuk mendapatkan izin untuk konfirmasi, Benny juga belum berani memberikan keteranngan terkait oknum polisi tersebut.

Selain Kapolsek Benny belum berani beri keterangan, Ruang Banit Intelkam, tempat diamankan pelaku Bripda Rendi langsung ditutup. Kemudian, teman wanita pelaku langsung diambil air urinnya untuk dicek. Dari dalam ruangan, terdengar beberapa kali pertannyaan yang dilontarkan oleh Kanit Reskrim Polsek Sekupang S Zalukhu kepada teman wanitanya, apakah mengkonsumsi narkoba sebelumnya

Oleh: Hendrianto
Hanya tinggal menghitung Hari, pesta demokrasi lima tahunan akan tiba. Sebuah pertarungan besar yang dinanti-nantikan oleh para pendulang simpati rakyat yang ingin disapa sebagai “wakil rakyat” akan tiba dalam hitungan hari. Tidak hanya di pusat, melainkan juga di tingkat propinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia, kegitan sejenis bernama Pemilihan Umum atau lebih akrab disebut PEMILU.
Partai politik sebagai satu-satunya perahu yang akan menghantarkan para Caleg menuju singgasana impian nya. Inilah saatnya mereka habis-habisan menabur pesona atau bisa saja di singkat "PURBA"(pura pura baik) di tengah masyarakat khususnya di daerah pemilihan masing-masing. Tak pelak lagi,di setiap jalan di pelosok kota dan di desa, para Caleg pun berlomba-lomba memajang foto diri masing-masing lengkap dengan identitas partai politik dan nomor urut masing-masing.
Banyak yang berubah dalam hal kampanye menjelang Pemilu setelah memasuki era reformasi. Pada dasarnya, kampanye politik adalah sama, yakni berlomba memperebutkan hati rakyat agar mau mendukung dan memilih partai politik yang sedang digunakanya sebagai jembatan menuju gedung dewan yang terhormat itu.
Semenjak berubahnya sistem dari tiga partai menjadi multi partai serta semakin transparannya nama-nama para Caleg membuat metode kampanye semakin berwarna. Pada masa orde baru dengan notabene hanya ada tiga partai sebagai hasil fuse multi partai pada masa orde lama sangat sederhana, di mana partai hanya memajang nama partai dengan nomor urut saja tanpa disebutkan nama Caleg yang akan menggunakan partai yang bersangkutan, baik melalui baliho, atau spanduk.
Tetapi sekarang telah berubah, di mana para Caleg masing-masing melakukan terobosan sendiri dengan cara mencetak foto pribadi disertai nama partai dan nomor urutnya dengan berbagai ukuran, mulai dari ukuran baliho sampai ukuran kartu nama biasa.
Dampak yang timbul dari perubahan sistem sebagaimana dikemukakan di atas adalah di sepanjang jalan jalan utama di kota kota semakin semak dan semerawut dengan berbagai gambar dan foto-foto para Caleg yang berlomba-lomba menjual senyum kepada semua lapisan masyarakat. Sangat sulit mencari pepohonan dan tiang-tiang listrik, telepon, serta tembok yang tidak dijadikan sebagai tempat untuk menempel dan memajang foto dan tanda gambar Pemilu. Bahkan pintu pintu rumah pendudukpun jadi sasaran untuk pemasangan stiker para caleg tersebut.
Kadang kadng kita merasa geli melihat keadaan saat ini. Banyak wajah yang selama ini tidak pernah dikenal bermunculan, jual tampang untuk mensosialisasikan nama mereka kepada publik. Bukan itu saja, berbagai cara pun ditempuh. Salah satu yang paling sering digunakan adalah pemanfaatan simbol-simbol agama yang disertakan pada media yang digunakan oleh para Caleg, Ada juga yang membubuhkan dalil-dalil agama yang dikutip dari kitab suci sebuah agama.
Para Caleg yang muncul di depan publik ini pun tak kalah cerdas dalam memanfaatkan situasi dalam upaya menebar pesona. Mereka menggunakan momen-momen tertentu seperti perayaan natalan dan tahun baru, hari raya idul fitri, gong xi fa cai, bahkan situasi perang pun juga jadi sasran kampanye.
Momen-momen seperti ini untuk menyampaikan ucapan selamat hari raya kepada umat beragama yang bersangkutan agar terkesan bahwa si Caleg sangat simpatik terhadap orang lain yang berbeda kepercayaan. Sesungguhnya semua itu adalah fair dan baik bila seseorang perduli dengan keberadaan orang lain dalam suka maupun duka. Namun yang menjadi pertanyaan sebenarnya adalah mengapa pada saat menjelang Pemilu baru sosok-sosok yang penuh peduli itu tampil sebagai pribadi-pribadi yang luar biasa dalam hal kesosialan, nasionalisme dan patriotismenya.
Tidaklah mengherankan bila menjelang Pemilu bermunculan dermawan-dermawan dan relawan-relawan dadakan yang tiba-tiba menawarkan budi baik dan perhatian yang sangat besar kepada sekelompok warga masyarakat untuk mengharapkan dukungan politik. Sebenarnya kehadiran para dermawan dadakan ini bisa jadi menguntungkan masyarakat setempat. Pragmatisme para Caleg yang selalu berbuat baik kepada calon masyarakat mereka sesungguhnya adalah menguntungkan masyarakat itu sendiri.
Lihat saja pada bulan rhamadhan yang lalu orang partai politik berlomba-lomba memberikan bungkusan sembako, tentu tak luput juga menyisipi kartu namanya para caleg dalam bungkusan itu. Ini adalah salah satu yang sangat positif bagi masyarakat. Mengenai apakah partai atau Caleg yang bersangkutan akan dipilih oleh masyarakat yang dibantu tersebut, tergantung pada keputusan si pemilih di bilik suara pada Pemilu mendatang.
Namun yang paling ironis dan sangat disesalkan adalah sebagian dari Caleg berperang dengan menampilkan ayat-ayat dari kitab suci dan mengatasnamakan agama hanya untuk maksud agar terpilih pada Pemilu mendatang. Tidak ada salahnya menyampaikan kebenaran isi kitab suci kepada umat beragama, tapi perlu diingat agar tidak usah memperalat agama sebagai jembatan menuju gedung dewan alias kekuasaan.
Sudah banyak terbukti anggota dewan yang pernah berkampanye dengan ayat-ayat suci ternyata mengingkari apa yang disampaikannya di depan konstituennya setelah duduk di kursi empuknya. Teori sering kali berseberangan dengan praktek politik. Itulah apa yang disebut politik, yakni perebutan kekuasaan untuk menjadi salah seorang dari pengambil kebijakan dalam berbangsa dan bernegara.
Seseorang yang memiliki niat ikhlas sebelum duduk dalam suatu jabatan pun sering menodai niat sucinya manakala dia telah memangku jabatan, apalagi seseorang yang memang telah menyembunyikan niat buruk di balik sebuah rencana perebutan kekuasaan, tentu lebih buruk dari orang yang pada mulanya berniat lurus
Persaingan berebut jabatan dengan ongkos uang dan moral yang teramat mahal. Awalnya kita sulit percaya bahwa untuk menjadi anggota legislative mesti mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah bahkan mencapai milyaran rupiah untuk menuju kekursi paling mahal di dunia tersebut
Meski kita tak percaya, lama-lama pendirian itu goyah juga setelah mendengar informasi dari sekian banyak sumber bahwa untuk memperoleh tiket dari partai politik (parpol) pendukung serta membujuk calon pemilih memang harus mengeluarkan dana berjumlah sangat fantastis.
Kalau pemasukan bersih dari gaji DPRD sekitar 20 juta per bulan dan seseorang menjabat hanya lima tahun, berarti pemasukan resmi selama menjabat hanya sebesar Rp1,2 milyar. Jadi, pertanyaan awam yang muncul, sepantas nya mereka mau mengeluarkan uang sebanyak itu selama kampanye? dan bagaimana cara pengembalian dana yang telah dikeluarkan itu? Atau, adakah mereka itu memang pejuang sekaligus dermawan yang menginginkan jabatan untuk memajukan rakyat?
Tetapi yang jelas para pemburu kekuasaan itu mau tak mau harus bersiap dengan kantong tebal, kalau dirinya tidak mau berjuang hanya untuk kalah. Itu hanya dalam konteks demokrasi yang salah
Kalau saja prinsip-prinsip demokrasi dilaksanakan konsekuen, dengan mengindahkan moralitas dan gagasan cerdas yang ditawarkan pada rakyat sebagaimana Barack Obama, pemilihan kepala daerah sebagai salah satu perwujudan demokrasi akan memberi harapan perbaikan bagi masa depan bangsa.
Lewat proses demokrasi akan terjadi seleksi putra-putri bangsa terbaik untuk membangun bangsa ini. Pada kenyataannya yang menang bukan moralitas dan gagasan serta program yang jelas dan cerdas,melainkan siapa yang punya sumber dana besar yang akan menang. Pemilihan kepala daerah berubah seperti pasar, seseorang dihargai karena duitnya. Dengan uang itu tim sukses bergerilya dan kasak-kusuk membeli dan membagi uang untuk mendapatkan dukungan.
Kejadian ini sungguh menyedihkan, semakin memperparah praktik korupsi dan kolusi yang hendak diberantas oleh cita-cita reformasi.Terlebih ketika virus uang untuk membeli dukungan ini telah masuk ke wilayah dunia pesantren dan pendidikan. Karena kiai dan tokoh agama memiliki pengaruh kuat dalam masyarakat, maka bujukan dan rayuan disertai sejumlah uang dan kendaraan mengkilat dialamatkan pada mereka ini.
Maka, tidak mengherankan banyak mantan gubernur, bupati atau wali kota, serta DPR yang terjaring KPK lalu masuk tahanan karena terbukti korupsi. Mereka mesti membayar semua modal yang telah dikeluarkan, yang jumlahnya jauh melebihi penghasilan resminya dengan jalan korupsi.
Baru saja kita dengar melalui media cetak dan elektronik beberapa hari yang lalu pengadilan negri tanjungpinang, mengadili tersangka bendahara DPRD kota tanjungpinang, Adi Purwanto karna menyangkut kasus pinjaman 24 orang anggota legislatif yang di ambil dari khas daerah pada tahun 2006 yang lalu tujuh ratus juta lebih.
Dari cuplikan kasus diatas dapat diambil sebuah kesimpulan betapa giatnya para anggota legislatif ini meburu pulus, walaupun itu byukan hak nya, tetapi yang terpints di benak mereka adalah bagaimana menyiasati pemilu yang akan datang supaya bisa mendulang sura yang sebanyak banyak berkat politik uang tersebut.
Bahwa kampanye memerlukan dana itu sudah pasti. Terutama untuk biaya perjalanan, pasang iklan, cetak brosur, sablon kaos, ongkos penyelenggaraan forum forum pertemuan dan sejenisnya. Tetapi ketika uang dibelanjakan untuk dibagi bagi semata demi membeli suara, maka yang akan menjadi pemenang bukannya gagasan dan integritas, melainkan uang.
Di sini hukum pasar berlaku, siapa berduit banyak, dia yang memiliki daya tawar tinggi.Rakyat bukannya memilih pemimpin, tetapi menggadaikan nalar sehatnya ditukar dengan uang. Belum lagi ekses konflik dan perseteruan antarpara pendukung para calon. Kalau kondisi ini berjalan terus,maka semakin sempurnalah kehancuran bangsa ini, baik oleh tangan luar maupun oleh putra-putra bangsa sendiri.
Begitu mahalnya sebuah jabatan,namun juga betapa busuk baunya.Orang mendaki jabatan yang begitu tinggi dan terjal hanya untuk mencari tempat jatuh yang juga tinggi dan amat menyakitkan.

jakarta,(kepriONE) - Pihak Kedutaan Besar Indonesia di Singapura membenarkan ada mahasiswa Indonesia tewas bunuh diri setelah sebelumnya menikam profesornya. Namun identitas mahasiswa tersebut masih belum bisa diumumkan.

"Kami sudah dapat informasi dari kepolisian di sini. Ada mahasiswa bunuh diri setelah menikam profesornya. Sekarang ini sudah kita laporkan ke Jakarta. Kita baru mendapatkan akses besok untuk melihat secara langsung mayatnya," ujar salah pejabat protokoler konsuler Kedubes RI di Singapura, Djatmiko kepada detikcom, Senin (2/3/3009).

Menurut Djatmiko, identitas mahasiswa tersebut masih belum bisa dibuka. Lantaran pihak kepolisian Singapura masih menyembunyikan identitasnya. "Namanya sudah ada tapi belum kita disclose sekarang, baru besok. Kita harus ngecek dulu, belum sampai detil itu (alamat di Indonesia)," kata Djatmiko.

Dia menambahkan, KBRI di Singapura mendapat informasi tentang insiden ini dari pihak kepolisian setempat sekitar pukul 11.00 waktu setempat. "Saat ini kita belum tahu identitasnya. Masih ada di polisi," imbuhnya.

Djatmiko pun siap mengurus jenazah mahasiswa tersebut sampai tiba di Tanah Air, termasuk mengurusi segala administrasi saat mayat masih di Suingapura.

Peristiwa berdarah inu terjadi di kampus Nanyang Technological University (NTU), Singapura. Seorang profesor Teknik Informatika ditikam oleh seorang mahasiswa tahun terakhir di kantornya pagi tadi.
David Hartanto Dikenal Pintar dan Ramah
Mahasiswa Indonesia yang menikam profesornya di Singapura lalu bunuh diri, David Hartanto, dikenal pintar dan ramah oleh rekan-rekannya di Nanyang Technology University.

Penelusuran detikcom menyebutkan, David adalah lulusan SMK Penabur I, Jakarta. Selama sekolah David dikenal jago Matematika. Karena kepintarannya itulah David diterima di Nanyang.

Selama sekolah di SMK Penabur I, David cukup populer. Beberapa kali pria 22 tahun ini masuk majalah sekolah.

Tanjungpinang, (kepriOne)-Keberadaan Melayu Square sebagai pusat jajanan di Tanjungpinang menuai protes keras dari berbagai LSM.diantara nya LSM KAMI (Komite Amanat Masyarakat Independent) bahkan Direktur Eksekutip KAMI, La ode Kamarudin menilai keberadaan Melayu Square dan Ocean Corner sarat dengan KKN,

“kawasan Melayu square dan Ocean corner tersebut adalah, untuk pasilitas umum apalagi Melayu Square itu di peruntukan untuk jalur hijau yang sama sekali tidak boleh di alih pungsikan penggunaan nya, menurutnya kalau pun itu mau di alih pungsikan harus melalui persetujuan dewan, artinya pihak pemko mengirimkan surat permohonan kepada dewan legislatip untuk penggunaan pasilitas umum tersebut” tegas La ode.

“Sementara yang kita lihat sekarang ini, ada nya ikut campur pihak ketiga (investor swasta) dalam mengelola asset daerah ini, kalau yang sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi, sebab yang mengelola asset daerah kan sudah ada perusda, nah sekarang kenapa kok bisa pihak ketiga mengelolanya tanpa persetujuan Dewan legislatip” ujarnya.

Reaksi keras juga di ucapkan ketua DPRD kota Tanjungpinang, Bobi Jayanto, melihat penomena ini, malahan Bobi kelihatan marah besar, karna selama ini Pemko tidak pernah sama sekali membicarakan atau persentasikan dengan pihak legislative mengenai pemamfaatan Fasilitas umum, aplagi di kontrakan kepada pihak ketiga” tegas bobi.

Selain itu kata Bobi, pemko tidak pernah melaporkan berapa besar sumbangan pihak pengelola termasuk Fsilitas Umum lainya yang ada di tanjungpinang, sementara itu kata ketua Dewan peraih Muri ini, ia menyesalkan tidak di perhatikan nya kebersihan lingkungan termasuk air bersih dan limbah sisa sisa makanan. Dalam hal ini Bobi menilai pihak pengelola hanya mengejar keuntungan saja dari pedagang kaki lima.

Sekali lagi Bobi menegaskan, kalau perlu untuk menunjang usaha pariwisata Pemko harus membangun dengan tatanan khas budaya melayu yang lebih professional, sehingga pendapatan asli daerah meningkat, tutur Bobi.

Pengamatan Koran ini, Melayu square memang telah menjadi sebuah titik keramaian di Tanjungpinang meskipun bentuknya semakin hari semakin tak terurus. Apalagi beberapa tempat berjualan itu yang tadinya merupakan bangunan kayu sekarang sudah berubah menjadi semi permanen.

Sementara itu, direktur eksekutiv KAMI La Ode Kamarudin menilai, penyidik selama ini hanya melihat keberadaan melayu square sebatas pelanggaran perda saja tetapi kalau penyidik betul btul jeli melihat lebih dalam lagi bukan tidak mungkin akan bermuara kepada unsure KKN melihat dari pada prosedur yang dilakukan oleh pihak pemko tidak wajar

oleh:Hendrianto

Terkadang kita merasa Bosan daan jengkel setiap menyaksikan berita di media cetak dan elektronik yang mengabarkan kericuhan dan perusakan fasilitas umum, berita seperti ini hampir setiap hari terjadi dan di tayangkan, kita merasa prihatin setiap kali menyaksikan tindak kekerasan (anarkisme) yang terjadi di antara saudara-saudara kita sebangsa dan senegara. Kekerasan yang seringkali muncul akhir-akhir ini terkait dengan pemilihan kepala daerah (pilkada), contohnya saja Pilkada Jatim baru baru ini, bahkan Pilkada Jatim ini merupakan Pilkada paling boros dan membingungkan serta menjadi catatan kritis atas pelaksanaan Pilkada di tanah air
Dimana keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) untuk membatalkan keputusan KPU No 30/2008 pada 11 November 2008 dengan mengulang pemungutan suara di dua daerah Bangkalan dan Sampang serta melakukan penghitungan ulang di kabupaten Pamekasan.
Meski ini baru keputusan pertama dalam sejarah MK, keputusan pengulangan pilkada menajdi terbosan hukum baru dalam pelaksanaan pilkada. Padahal, bila merujuk UU No 12/2008 tentang Pemda, pilkada ulang dapat dilakukan jika terjadi force major yang berupa bencana alam dan kerusuhan. Di pilkada Jatim, dua hal tersebut terjadi.
Mempertanyakan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Panitia Pengawasan (Panwas) harus disematkan pada dua institusi resmi penyelenggara dan pengawas pilkada di Indonesia, tak terkecuali di wilayah Jawa Timur. Terbukti dalam pilkada Jatim, baik KPU Provinsi Jatim maupun Panwas tidak maksimal menjalankan tugas konstitusionalnya. Selain masalah Pilkada yang membuat ricuh.
Kita menyadari bahwa para hakim dan juga anggota KPU adalah manusia biasa. Mereka bisa salah dan bisa benar. Mereka memiliki kelebihan dan juga banyak kekurangan. Hanya karena posisi dan kedudukannya, mereka mempunyai ‘hak prerogatif’ yang tidak dimiliki orang lain. Hak prerogatif ini semakin penting dan juga sensitif karena menyangkut kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak.
Kesalahan keputusan, baik sedikit dan apalagi banyak, akibatnya bisa sangat fatal. Kesalahan itu bisa disengaja dan bisa tidak disengaja. Disengaja apabila keputusan mereka membawa kepentingan diri sendiri dan kelompok. Sedangkan keputusan yang salah namun tak disengaja bisa karena salah menafsirkan hukum dan bukti-bukti yang menguatkannya.
Apa pun, ketetapan Anda sekalian para pengambil keputusan hakim, anggota KPU dan pejabat publik lainnya harus dipertanggungjawabkan. Anda bertanggungjawab kepada masyarakat dan Tuhan Sang Maha Pembalas lagi Maha Kuasa. Kesalahan Anda dalam memutuskan, apalagi yang disengaja, akan dituntut dunia akhirat. Jangan sampai keputusan Anda akan membawa penyesalan seumur hidup.
Di sisi lain, masyarakat juga tidak perlu berbuat anarkis manakala mendapatkan fakta yang tidak memihak kepada mereka. Fakta yang dianggap tidak adil dan merugikan kepentingan mereka. Bahwa keadilan dan kepentingan harus diusahakan dan diperjuangkan kita sangat sepakat dan bahkan mendukungnya. Namun, perjuangan itu tidak perlu dilakukan dengan kekerasan. Perjuangan harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, apalagi untuk sebuah tujuan yang baik pula.
Kekerasan yang terjadi seringkali melibatkan sekelompok masyarakat melawan kelompok masyarakat lainnya. Atau sekelompok masyarakat melawan aparat keamanan. Boleh jadi anggota masyarakat atau aparat keamanan yang terlibat bentrok itu adalah tetangga kita. Boleh jadi mereka saudara dan teman-teman kita. Minimal mereka adalah saudara-saudara sebangsa dan setanah-air. Adakah kita rela menyakiti, apalagi menyebabkan kematian pada saudara-saudara kita sendiri?
Sebagai contoh sebuah demokrasi yang buruk terjadi baru baru ini terjadi di Medan dimana Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Abdul Aziz Angkat tewas setelah dikeroyok demonstran. Peristiwa itu terjadi seusai Sidang Paripurna DPRD Sumut. Massa kecewa karena tuntutan agar pemekaran Provinsi Tapanuli diputuskan dalam sidang paripurna tidak ditanggapi pimpinan Dewan.
Melihat fenomena seperti ini marilah kita menelaah lebih jauh lagi kedepan, Apakah demontrasi ini harus di iringi dengan anrkis ? tentu tidak, karna perbuataan Anarkis ini sudah pasti akan menimbulkan korban baik harta benda maupun nyawa. Untuk itu, marilah kita hindari cara-cara kekerasan, demokrasi yang benar itu adalah tercapainya sebuah tujuan yang menguntungkan orang banyak tanpa ada tumbal. Masalah Demokrasi yang dilakukan dengan anarkisme di medan, bukan hanya Ketua DPRD Sumut saja yang jadi korban tetapi juga Kapolda Sumut dan Kapoltabes Medan harus melepaskan jabatan nya dan segera hengkang dari tanah asal Naga Bonar ini.
Satu hal lagi yang paling rentan menyulut emosi masyarakat Indonesia, yaitu menyangkut masalah agama, sering kita lihat di layar televise di beberapa daerah terjadi ricuh hanya menyangkut perbedaan kepercayaan, termasuk kepada kelompok masyarakat yang kita anggap melakukan ajaran sesat atau tidak mengikuti ajaran suatu agama yang benar. Contoh nya tindak anarkisme yang terjadi pada jamaah Ahmadiyah dan aliran sesat lainnya akhir-akhir ini sangat memprihatinkan.
Bahwa aliran sesat dan ajaran yang tidak sesuai dengan Islam yang benar harus dilarang tentu sudah tegas aturannya, termasuk fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kita juga sepakat bahwa aliran sesat dan kelompok menyimpang itu harus diluruskan. Namun, cara meluruskannya tidak boleh dengan anarkisme.
Bukankah setiap umat beragama, terutama umat Islam diajarkan untuk menyebarkan kedamaian? Bukankah setiap kali shalat kita mengakhirinya dengan doa dan meminta kedamaian.? Justru itu poenulis mengajak saudara saudara sebangsa dan setanah air untuk menciptakan Demokrasi tanpa harus mengorbankan nyawa orang lain atau disebut juga dengan “Demokrasi Tanpa Tumbal”
Justru itu mari kita belajar dari pelaksanaan demokrasi di amerika, maka menghadapi tahun politik 2009 yang sudah didepan mata , dimana bangsa Indonesia akan diperhadapkan pada dua agenda Politik Nasional, yaitu Pemilihan Umum untuk memilih Wakil-wakil Rakyat yang akan duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan baik DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/ Kota serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka sudah selayaknya kita menunjukkan peningkatan kualitas dalam berdemokrasi. Bangsa ini harus keluar dari culture politik yang tidak kondusif dalam membangun kehidupan demokrasi.
Perilaku-perilaku menyimpang dalam berdemokrasi, seperti saling hujat, perilaku anarki, bentrokan fisik antar pendukung pasangan calon ataupun partai politik, ketidaksiapan dalam menerima hasil proses demokrasi, serta perilaku elit politik yang masih mengedepankan kekuasaan dari pada kepentingan dan harapan masyarakat sebagaimana yang nampak dalam beberapa kasus yang mengemuka pada pelaksanaan Pilkada di beberapa daerah di Indonesia harus dapat dibawa dalam suasana politik yang lebih elegan dan beradab. Kita harus memahami bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang given, tetapi merupakan hasil dari suatu usaha bersama dari semua komponen masyarakat. Karena itu, demokrasi harus senantiasa diupayakan dan diusahakan dengan senantiasa mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan politik bangsa.
Dalam konteks inilah, maka pelaksanaan Pemilu tahun 2009 bagi rakyat Indonesia akan menjadi ujian bagi kualitas demokrasi di Negara ini. Karena itu, menjadi kewajiban dari semua elemen bangsa untuk sama-sama memaknai proses demokrasi pada pemilu mendatang dengan perilaku politik yang dewasa dan beradab, baik elit politik, pelaku politik, pelaksana pemilu maupun rakyat pemilih. Seluruh rakyat Indonesia memiliki harapan yang sama bahwa kita ingin proses demokrasi yang akan berlangsung di Negara ini dapat mempertontonkan eksistensi kita sebagai salah satu Negara Demokrasi terbesar di dunia. Amerika sudah memberikan pelajaran bermAkna bagi seluruh dunia tentang indahnya proses demokrasi itu, dan saatnya Indonesia juga membuktikan hal yang sama pada Pemilu 2009.

Oleh “Hendrianto

peringatan hari pers pada tahun ini yang jatuh pada tanggal 9 februari penulis ingin mengajak saudara semua menyimak kembali isi pidato presiden SBY yang mengatakan dengan tegas komitmen pada demokrasi dan kebebasan pers.Selain menjamin tidak akan ada lagi pembredelan terhadap pers,Presiden SBY juga berjanji membuat pers terus berkembang dan mendapatkan peran dalam kebebasannya.

Sebagai wujud realisasi terhadap komitmen tersebut, dalam pidato pada Hari Pers Nasional Tahun 2008 yang lalu, Presiden SBY menyampaikan seandainya diminta memilih untuk memberikan kebebasan kepada pers atau mengatur pers, dengan tegas Presiden menyatakan akan memilih yang pertama yaitu memberikan kebebasan kepada pers.

Pada tanggal 30 April 2008 lalu, pemerintah telah mengesahkan Undang- Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kehadiran undang-undang ini akan dapat lebih memberikan jaminan atas keterbukaan informasi sekaligus merupakan penguat kemerdekaan pers sebagaimana amanat Undang- Undang No 40/1999 tentang Pers.

Mekarnya kebebasan pers itu telah kita nikmati.Tak berlebihan apabila kemudianalmarhum Prof AffanGaffar dari UGM dalam pertemuan editor se- Asia Tenggara di Jakarta menyatakan bahwa Indonesia memiliki pers yang paling bebas di Asia Tenggara.

Namun, apakah kebebasan itu ada kemungkinan direnggut kembali? Tentunya kekhawatiran itu tidak perlu ada karena banyak lembaga yang mengawal kemerdekaan pers. Bahkan ada Mahkamah Konstitusi yang menjadi garda pengawal apabila sebuah undang-undang bertentangan dengan amanat UUD 1945 atau mencederai hak konstitusi warga negara. Jadi mengapa kita masih harus curiga?

Akan lebih arif apabila kita memaknai kemerdekaan pers saat ini dengan kemerdekaan pers itu untuk siapa? Tentu jawabannya akan terpulang pada tema Hari Pers Nasional tahun ini yang tengah diusung teman teman media: "kemerdekaan pers dari dan untuk rakyat"

Media elektronik dan cetak begitu banyak. Apalagi saat menjelang perhelatan akbar bangsa Pemilihan Umum (Pemilu), media massa cetak banyak bermunculan meski dengan berbagai motivasi. Regulasi yang membebaskan pertumbuhan tersebut, menjadikan informasi semakin banyak yang menerpa masyarakat.

Di tengah persaingan bisnis media yang seru itulah muncul sejumlah pertanyaan, apakah kemajuan diikuti kualitas isi? Apakah dengan latar belakang bisnis, politik atau memang idealisme murni? Adakah ada penyajian diikuti kualitas isi, fakta, informasi, atau gagasan pengetahuan yang bisa mencerdaskan publik? Pertanyaan ini penting karena sejarah Pers tak lepas dari perjuangan rakyat. Kalau lebih spesifik lagi adalah, sejauh mana peranan Pers dalam mendorong proses demokratisasi, mampukah mengubah perilaku masyarakat guna mendorong, mejadikan bangsa yang beretika dalam penegakan supremasi hukum? Inilah pertanyaan yang pas untuk dijawab,. Konteks pertanyaan tersebut, Pers memang bukan hanya sekadar lembaga ekonomi saja, tetapi menjadi sarana ruang untuk bertukar informasi dan gagasan secara demokratis. Bukankah ‘Berita bukan sekadar untuk dijual, melainkan untuk kepentingan umum

Pemilu legislatif dan DPR, DPRD dan DPD tinggal menghitung hari. Sebagai salah satu proses ‘maunya’ untuk kesejahteraan bangsa, layak kalau kekhawatiran muncul. Bukan hanya KPU yang harus kejar tayang karena banyak pekerjaan, tetapi berbagai survei menyebutkan bahwa banyak masyarakat yang belum tahu soal Pemilu. Itulah sebabnya, Pers kemudian menjadi salah satu tumpuan untuk membantu proses Pemilu yang berkualitas.

Berkualitas dalam proses dan hasilnya. Banyaknya Parpol dan Calon legislatif, sistem yang masih belum final, menjadikan program pencerahan bagi publik juga menjadi salah satu pekerjaan Pers yang harus dilakukan. Meski terjadi tabrakan antara UU Pemilu dan UU mengenai Pers, sehingga masih terjadi proses judicial review di antaranya terhadap pasal sanksi Pers dan kewajiban, yang hingga sekarang belum selesai.

Tetapi proses perjalanan menuju Pemilu terus berjalan. Pemilu kali ini memang berbeda dengan sebelumnya. Bukan hanya jumlah partai politik yang banyak, sehingga banyak yang belum paham mengenai kontestan Pemilu. Belum lagi ditambah keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa suara terbanyak yang bakal dipilih. Padahal jumlah Calon legislatif ribuan belum lagi Dewan Perwakilan Daerah. Jadi wajar kalau rakyat masih gagap ketika masuk bilik pemungutan suara. Jangankan kenal, tahunya pun mungkin hanya dari spanduk, Pers tentu menjadi harapan. Rayuan para Caleg, bisa membuat Pers tergelincir pada sikap tidak lagi independen.

Munculnya media massa yang sengaja memanfaatkan untuk bisnis atau memang sengaja diterbitkan oleh kontestan Pemilu, memang menjadikan masyarakat harus lebih waspada membaca informasi. media, musti menjadi perhatian serius. Dalam situasi semacam itu, tidak mudah media massa melakukan peliputan yang adil dan jujur dari kepentingan politik, karena Pers tidak lepas dari dasar manusia yang subjektif.

Namun demikian di kalangan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) misalnya sudah mencanangkan Pers harus profesional. Menyuguhkan informasi yang terbaik dan seobjektif mungkin. Apapun alasannya, Pers secara universal harus memberikan kaidah dan standar norma dalam pelaksanaan tugasnya. Pers secara normatif dalam Pemilu mendatang harus tetap independen, bukan sekadar netral saja. Dalam sikap independen terdapat makna tanggung jawab yang bersifat bebas, pro aktif, dinamis dan berpihak pada kepentingan publik sesuai habitatnya. Sementara netral, sering diartikan sebagai abstain, tak berpihak dan pasif. Semua kontestan harus pada parameter yang sama. Artinya, pers bukan menjadi corong kontestan.

Makna dalam sikap independensi inilah terkandung rasa tanggung jawab untuk kepentingan publik pemilih. Dalam UU No 40 tahun 1999 ditegaskan, Pers punya kewajiban menyiarkan semua peristiwa dengan menghormati norma hukum, rasa kesusilaan masyarakat dan azas praduga tak bersalah. Penjabarannya akan sangat signifikan ketika diterapkan dalam peliputan Pemilu mendatang agar tak terjebak pada provokasi pihak tertentu. Media massa harus selalu menaungi kesadaran umum. Bahwa hakikat ketidakberpihakan Pers yang terbaik adalah pengabdian pada publik, adalah dengan mewujudkan sikap independensi. Cara ini yang sebenarnya menjadi jalan terluas bagi media untuk tetap hidup, dipercaya publik dan dihormati sebagai lembaga yang bermartabat. Artinya, semangat itu harus ditopang dengan idealisme dan profesionalisme.

TANJUNGPINANG, (kepriONE)- Kejaksaan Tinggi Kepri mengembalikan berkas perkara dua tersangka korupsi dana bantuan organisasi dan profesi APBD Lingga tahun 2005, mantan Sekda Lingga Taher Saleh dan mantan Juru Bayar Pemkab Lingga Badoar Herry ke penyidik Polda Kepri.

Pengembalian berkas kedua tersangka korupsi itu, karena dari hasil telaah yang dilakukan Kejati Kepri ternyata berkas tersebut belum P21 (lengkap-red). Sehingga kembali di-P19-kan, (dikembalikan untuk dilengaki-red).

Sebelumnya, penyidik Polda Kepri menyerahkan berkas pertama BAP kedua tersangka kepada Kejati Kepri pada Senin (16/2/2009) lalu.

Kepala kejaksaan Tingi Kepri M. Djusuf SH MH, melalui Kasi Penyidikan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepri Tengku Rahmatsyah SH, mengatakan, P19 atau petunjuk pelengkapan kembali BAP kedua tersangka korupsi itu, akan segera dikirimkan ke Polda Kepri dalam dua hari mendatang, untuk dilegkapi.

"Dalam 2 hari ini, kita akan kembalikan dan kirimkan, untuk dilengakpi," jelasnya tanpa merinci poin-poin yang harus dilengkapi dalam BAP kedua tersangka tersebut.

Dalam penyerahan BAP bernomor B-249-/N/10.1.Fd/01/2009 atas nama Badoar Hery dan BAP nomor B-248/N.10.1/Fd/01/2009 atas nama M. Taher Saleh, perihal hasil penyidikan kedua tersangka dalam BAP-nya diancam dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 ayat 1 (b) dan (d) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 KUHP.

Ditambahkan Kajati M. Djusuf, jika BAP kedua tersangka telah dinyatakan P21 (atau lengkap), selanjutnya penyidik Polda Kepri akan segera melakukan penyerahan berkas tahap dua dan barang bukti, serta kedua tersangka. Setelah itu, Kejaksaan Tinggi segera akan menyerahkannya ke Kejari Tanjungpiang duna pelimpahannya ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk segera disidangkan.

"Jika BAP-nya sudah lengkap, baru nanti kita langsung menunjuk Jaksa Penuntut Umumnya," ungkap Kajati.

JAKARTA, (KepriONE)- - Gubernur Kepri Ismeth Abdullah akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa. Sepanjang Kamis (19/2), Ismeth diperiksa penyidik KPK sebagai saksi bagi mantan Dirjen Otda Depdagri, Oentarto SM yang menjadi tersangka korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di berbagai daerah dan Otorita Batam (OB).

Dari catatan resepsionis KPK, mantan Ketua OB itu datang di gedung KPK, di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan sekitar pukul 7.30 pagi. Setelah diperiksa hampir sembilan jam, Ismeth baru keluar dari ruangan dalam KPK tepat pukul 17.15.Meski nampak letih, Ismeth yang terlihat mengenakan kemeja lengang panjang warna krem dan berpeci hitam sempat meladeni beberapa pertanyaan wartawan. Ismeth mengakui bahwa dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan Ketua Otorita Batam.

Lantas, ditanya apa saja oleh penyidik sehingga harus menjalani pemeriksaan hingga hampir sembilan jam? "Ya ditanya macam-macam," ujarnya kepada wartawan yang mengerumuninya. Lebih jauh wartawan mencoba bertanya apakah terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran di Otorita Batam tersebut Ismeth pernah bertemu dengan Dirut PT Istana Sarana Raya dan Satal Nusantara, Hengky Samuel Daud yang kini buron?

Ismeth langsung membantahnya. "Tidak pernah," ujarnya dengan mimik serius sembari melambaikan tangannya untuk mempertegas bantahan.
Tak banyak memang jawaban yang disampaikan Ismeth. Dengan sedikit bergegas, ia mencoba menghindari keumunan wartawan agar bisa
segera memasuki mobil yang sudah menunggunya di depan lobi utama KPK. Di tengah guyuran hujan, tepat pukul 17.26, Ismeth meninggalkan KPK menggunakan Toyota Camry hitam bernomor polisi B 7574 UU dengan didampingi dua orang dan seorang sopir.

Terkait pemeriksaan itu, juru bicara KPK Johan Budi membenarkan bahwa pemeriksaan atas Ismeth memang bukan dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Kepri. "Tetapi sebagai Ketua Otorita. Karena saat pengadaan mobil pemadam tahun 2003-2004 di Batam, dia adalah ketuanya," ujar Johan.

Lebih lanjut Johan menambahkan, karena jadi saksi bagi Oentarto, Ismeth ditanya seputar penerbitan radiogram Depdagri. Pasalnya, Oentarto adalah penerbit radiogram pengadaan mobil Damkar yang diedarkan ke daerah.Bagaimana dengan dugaan korupsi pengadaan damkar di Otorita Batam? Johan mengatakan bahwa saat ini yang disidik masih di hulunya, yakni tentang peran Oentarto dalam penerbitan radiogram."Jadi belum sampai pada kerugian di Batamnya, tetapi di hulunya. Sementara masih soal penerbitan radiogramnya," beber mantan wartawan ini.

Oleh:hendrianto

Tajungpinang, (kepriONE)-Keluarga miskin (gakin) yang tengah sakit dan berobat di rumah sakit, seharusnya tak perlu bingung memikirkan soal tarip harga. Soalnya pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten dan kota, sudah menggulirkan program jaminan kesehatan untuk gakin. Namun dalam pelaksanaan di lapangan masih terkesan carut marut, terutama soal pendataan. Akibatnya, masih ada sebagian warga yang benar-benar miskin, tak bisa mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah tersebut.

Buruk nya pelayanan terhadap gakin seperti ini, sudah tak asing lagi di Rumah sakit Umum kota tanjungpinang, bukti nya saja, baru-baru ini, Penuh (67) harus meregang nyawa karma penyakit dalam yang di deritanya dan menurut dokter harus segera di operasi.[

Seperti di tuturkan keluarga korban beberapa waktu yang lalu, walaupun janda tuah renta ini tidak memiliki uang yang cukup untuk di operasi, namun sikorban harus segera di operasi, demi menyelamatkan nyawanya. “aduh gmana ya! Tak apalah ibunda kan ada kartu Jamkesmas, bearti nanti bisa gratis, mentok mentoknya kalaupun itu harus bayar, berkemungkinan tak seberapa” ucap Martin yang tak lain menantu sikorban.

Setelah sampai Di RSUD tanjungpinang, setelah menempuh perjalanan lebih kurang 50 Km dari Desa Pengujan, Korban bukan nya langsung di terima, karna Kartu Jamkesmas yang di terbitkan oleh pemerintah pusat, dan di tanda tangani langsung oleh mentri Kesehatan Indonesia itu ternyata belum cukup bagi sikorban untuk menikmati pelayanan RSU tersebut, karna kata pihak rumah sakit harus di lengkapi sepucuk surat lagi dari pemerintahan desa.

Akhirnya mendengar alasan pihak RSUD itu, keluarga korban harus pulang lagi untuk mengambil sepucuk surat seperti yang diminta oleh pihak rumah sakit. Mau tak mau, korban harus menunggu lagi surat tersebut

Pada hari itu juga senen(6/1) surat yang diminta selesai. Namun, walaupun semua surat menyurat telah selesai, lagi lagi sikorban belum juga bisa mendapatkan pelayanan RSU itu, karna Sikorban ini akan di operasi, kali ini pihak Rumah sakit beralasan benang jahit di rumah sakit tersebut habis “maaf bapak-bapak, ibu-ibu kebetulan sekali di rumah sakit ini benang jahitnya habis, jadi silakan sikorban di larikan saja kerumah sakit lain atau ke RS Dr.Midiyato, karna disana pasti benang nya ada” kata pihak RSU seperti di tuturkan Martin

Mendengar alas an yang satu ini, kelurga korban jadi geram, namun apa mau di kata, sementara sikorban sudah betul betul dalam keadaan kritis, tanpa pikir panjang lagi, sikorban langsung di larikan ke RS Dr. Midiyato, sesampainya disana tentu sikorban langsung dilayani dengan cepat. Karna di rumah sakit ini kartu Jamkesmas tidak berlaku lagi, karna RS ini bukan milik pemerintah.

Tetapi yang membuat heran, Dr bedah di RS Midiyato juga Dr. di RSU itu. Padahal kalau di pikir secara logika, kalaulah benang itu saja yang jadi kendala, mungkin pihak RSU bias pinjam atau beli ke rumah sakit Dr. Midiyato, kalau memang betul betul mau membantu warga miskin.

Keesokan harinya tepatnya selasa (7/1) sekira pukul 04.40 Wib janda miskin tersebut menghembuskan napas terakhir, karna penyakit yang di deritanya tidak bias tertolong lagi. Pekikan keluarga korban mewarnai keheningan pada dinihari itu, ibunda yang di cintai harus menghembuskan napas terakhir setelah mengalami perjalanan panjang demi untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit.”memang susah menjadi orang miskin ini” keluh salah seorang keluarga korban.

Penderitaan keluarga korban, belum cukup sampai di situ, seusai jenazah di kubur, tak lama kemudian sepucuk surat tagihan biaya rumah sakit selama perawatan almarhum yang berjumlah Rp.6.302.000 segera menunggu untuk di lunasi, padahal kata keluarga korban, jangan kan untuk biaya sebanyak itu, biaya makan satu hari saja susah.

Mondar-mandir kesana-kesini, itulah yang di lakukan keluarga korban demi untuk mencari pinjaman agar hutang kepada rumah sakit segera bisa di lunasi. Justru itu, sangat di harapkan sekali pemerintahan pusat segera turun ke daerah untuk menindak kinerja rumah sakit yang terkesan pilih kasih, sehingga warga miskin bias mendapatkan haknya sebagai pemilik kaertu Jamkesmas