Oleh:hendrianto

Tajungpinang, (kepriONE)-Keluarga miskin (gakin) yang tengah sakit dan berobat di rumah sakit, seharusnya tak perlu bingung memikirkan soal tarip harga. Soalnya pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten dan kota, sudah menggulirkan program jaminan kesehatan untuk gakin. Namun dalam pelaksanaan di lapangan masih terkesan carut marut, terutama soal pendataan. Akibatnya, masih ada sebagian warga yang benar-benar miskin, tak bisa mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah tersebut.

Buruk nya pelayanan terhadap gakin seperti ini, sudah tak asing lagi di Rumah sakit Umum kota tanjungpinang, bukti nya saja, baru-baru ini, Penuh (67) harus meregang nyawa karma penyakit dalam yang di deritanya dan menurut dokter harus segera di operasi.[

Seperti di tuturkan keluarga korban beberapa waktu yang lalu, walaupun janda tuah renta ini tidak memiliki uang yang cukup untuk di operasi, namun sikorban harus segera di operasi, demi menyelamatkan nyawanya. “aduh gmana ya! Tak apalah ibunda kan ada kartu Jamkesmas, bearti nanti bisa gratis, mentok mentoknya kalaupun itu harus bayar, berkemungkinan tak seberapa” ucap Martin yang tak lain menantu sikorban.

Setelah sampai Di RSUD tanjungpinang, setelah menempuh perjalanan lebih kurang 50 Km dari Desa Pengujan, Korban bukan nya langsung di terima, karna Kartu Jamkesmas yang di terbitkan oleh pemerintah pusat, dan di tanda tangani langsung oleh mentri Kesehatan Indonesia itu ternyata belum cukup bagi sikorban untuk menikmati pelayanan RSU tersebut, karna kata pihak rumah sakit harus di lengkapi sepucuk surat lagi dari pemerintahan desa.

Akhirnya mendengar alasan pihak RSUD itu, keluarga korban harus pulang lagi untuk mengambil sepucuk surat seperti yang diminta oleh pihak rumah sakit. Mau tak mau, korban harus menunggu lagi surat tersebut

Pada hari itu juga senen(6/1) surat yang diminta selesai. Namun, walaupun semua surat menyurat telah selesai, lagi lagi sikorban belum juga bisa mendapatkan pelayanan RSU itu, karna Sikorban ini akan di operasi, kali ini pihak Rumah sakit beralasan benang jahit di rumah sakit tersebut habis “maaf bapak-bapak, ibu-ibu kebetulan sekali di rumah sakit ini benang jahitnya habis, jadi silakan sikorban di larikan saja kerumah sakit lain atau ke RS Dr.Midiyato, karna disana pasti benang nya ada” kata pihak RSU seperti di tuturkan Martin

Mendengar alas an yang satu ini, kelurga korban jadi geram, namun apa mau di kata, sementara sikorban sudah betul betul dalam keadaan kritis, tanpa pikir panjang lagi, sikorban langsung di larikan ke RS Dr. Midiyato, sesampainya disana tentu sikorban langsung dilayani dengan cepat. Karna di rumah sakit ini kartu Jamkesmas tidak berlaku lagi, karna RS ini bukan milik pemerintah.

Tetapi yang membuat heran, Dr bedah di RS Midiyato juga Dr. di RSU itu. Padahal kalau di pikir secara logika, kalaulah benang itu saja yang jadi kendala, mungkin pihak RSU bias pinjam atau beli ke rumah sakit Dr. Midiyato, kalau memang betul betul mau membantu warga miskin.

Keesokan harinya tepatnya selasa (7/1) sekira pukul 04.40 Wib janda miskin tersebut menghembuskan napas terakhir, karna penyakit yang di deritanya tidak bias tertolong lagi. Pekikan keluarga korban mewarnai keheningan pada dinihari itu, ibunda yang di cintai harus menghembuskan napas terakhir setelah mengalami perjalanan panjang demi untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit.”memang susah menjadi orang miskin ini” keluh salah seorang keluarga korban.

Penderitaan keluarga korban, belum cukup sampai di situ, seusai jenazah di kubur, tak lama kemudian sepucuk surat tagihan biaya rumah sakit selama perawatan almarhum yang berjumlah Rp.6.302.000 segera menunggu untuk di lunasi, padahal kata keluarga korban, jangan kan untuk biaya sebanyak itu, biaya makan satu hari saja susah.

Mondar-mandir kesana-kesini, itulah yang di lakukan keluarga korban demi untuk mencari pinjaman agar hutang kepada rumah sakit segera bisa di lunasi. Justru itu, sangat di harapkan sekali pemerintahan pusat segera turun ke daerah untuk menindak kinerja rumah sakit yang terkesan pilih kasih, sehingga warga miskin bias mendapatkan haknya sebagai pemilik kaertu Jamkesmas